PGRI BERJUANG

PGRI berjuang, Guru Swasta diangkat PNS: 197.678 guru dan tenaga honorer, CPNS-Teranulir, 5.966 orang guru bantu DKI akan diangkat PNS
Jakarta, 21 Mei 2010. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus memperjuangkan nasib semua guru baik PNS maupun Non-PNS (honorer, wiyata bakti, bantu, PTT/GTT). Hal ini dibuktikan dari hasil rapat kerja PB PGRI dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Beberapa hasil perjuangan dalam rapat Kerja dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi serta kepala BKN tanggal 19 Mei 2010 adalah:
1. Tahun 2010/2011 sebanyak 197.678 guru dan tenaga honorer, termasuk CPNS-Teranulir dari Jawa Tengah dan 5.966 orang guru bantu DKI akan diangkat PNS
2. Segera diterbitkan PP mengenai Penyelesaian Permasalahan tenaga Honorer
3. Segera diterbitkan PP mengenai PTT (termasuk guru) yang antara lain memuat penghargaan/gaji minimal
4. Segera diterbitkan Perpres mengenai BUP Penilik menjadi 60 tahun
5. Segera dibayarkannya tunjangan profesi dan penambahan penghasilan Rp. 250.000/bulan (bagi yang belum dibayarkan)
6. Dan keputusan penting lainnya


Hasil Rapat Evaluasi dan Diskusi dengan DPR dan tokoh Pendidikan

Hasil Rapat Evaluasi dan Diskusi Pentingnya Ditjen PMPTK atau Badan Khusus Pengelola Guru.
PGRI adalah wadah bagi semua guru.
Menteri Pendidikan Nasional tetap mempertahankan Perpres 24, Tuntutan PGRI dikabulkan oleh Menteri Agama, DPR RI mengadakan pertemuan dengan Presiden RI dan PGRI menunggu hasil dari DPR RI.
Rapat Evaluasi baru saja selesai. Rapat dihadiri oleh Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Para tokoh dan pengamat Pendidikan, ahli hukum, dan anggota DPR. Intinya semua mendesak PGRI untuk melakukan aksi sampai berhasil. Keputusannya adalah PGRI tetap mempertahankan PMPTK.

Tuntutan PGRI dikabulkan Menteri Agama

Hasil Perjuangan PGRI ketika Demo di Kementrian Agama tanggal 12 Mei 2010 dalam dialog dengan Menteri Agama ;

1. Menteri Agama menjawab dan berjanji tidak akan melakukan diskriminasi antara Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) NIP 13 … dan GPAI NIP 15 … dalam sertifikasi
2. Akan membentuk Tim Pengawal Kebijakan Menteri Agama yang personil terdiri dari unsure Kementrian Agama dan PB PGRI.
3. Mendahulukan GPAI yang tua UMUR, MASA KERJA dari yang muda, sesuai ketentuan sertifikasi(masa kerja, usia,pangkat).
4. Tahun 2012 kuota GPAI termasuk pengawas dialokasikan 85% secara nasional
5. Alokasi GPAI di 2010 dibagi secara proporsional antar GPAI SD, SMP, SMA/SMK oleh Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Sehingga GPAI SMP/SMA/SMK tidak harus menunggu SD selesai.

6. Jawaban ini akan dituangkan secara tertulis paling lambat 2 minggu (26 Mei 2010)

Hasil Demo PGRI tanggal 11 dan 12 Mei 2010

Hasil Demo PGRI tanggal 11 dan 12 Mei 2010 tentang Penolakan Penghapusan Ditjen PMPTK dan Manajemen Guru yang kembali pada sistem sebelum UUGD adalah :

1. DPD RI memberikan dukungan atas perjuangan para guru melalui PGRI agar ada Badan Khusus yang menangani guru yang disampaikan oleh Ketua DPD RI di hadapan para demonstran. Komet III DPD RI menolak keras Penghapusan Ditjen PMPTK dan meminta Ditjen itu dipertahankan dan dimaksimalkan kinerjanya.
2. DPR RI menerima 15 orang delegasi dan menyatakan menyesal karena Restrukturisasi itu tidak melalui pembicaraan dengan DPR RI, khususnya Komisi X, padahal Ditjen itu lahir sebagai kompromi politik antara DPR RI, Depdiknas, dan PGRI. Oleh karena itu, Pimpinan DPR RI akan melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden paling lambat 2 minggu setelah Demo (tanggal 26 Mei 2010). Pernyataan itu dinyatakan juga di hadapan para demonstran oleh Wakil Ketua DPR RI, Ketua Komisi X, dan para wakilnya.
3. Pimpinan MPR RI pada saat menerima 22 Delegasi menyatakan mendukung perjuangan PGRI agar Ditjen PMPTK dipertahankan. Kemendiknas tidak memperhatikan aspirasi PGRI sehingga PGRI akan menindaklanjuti perjuangan itu.

Salam

DR.Sulistiyo

Ketua Umum PB PGRI